Makalah "Penerapan Pancasila Sila Kelima"

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dewasa ini, skandal kemasyarakatan yang terkait dengan pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat. Padahal pendidikan itu merupakan hak untuk setiap warga negara. Namun pada kenyataannya, semua itu hanya tertulis di atas kertas, tidak terimplementasikan secara konkret. Bisa kita lihat dengan banyaknya anak Indonesia yang tidak menelan bangku pendidikan sekolah formal, mereka justru sudah menjadi poros topangan hidup keluarga sebelum waktunya. Pendidikan itu sangatlah penting, karena melalui edukasi lah masyarakat Indonesia berpotensi untuk lebih sejahtera dan mampu bersaing di dalam negeri maupun di kancah internasional. Sangat memprihatinkan ketika kita melihat kondisi di mana masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan sosial yang seharusnya berlaku secara menyeluruh bagi suluruh rakyat. Belum lagi ketika kita melihat dampak-dampak negatif yang bermunculan atas ketidakadilan ini. Banyak sekali problematika yang mengontaminasi kehidupan masyarakat yang mampu memicu adanya dekadensi pada moral bangsa. Pengaruhnya tentu tertuju pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesenjangan sosial, tindakan kriminal, dan lain sebagainya. Karena rendahnya pendidikan, masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena rendahnya pendidikan, masyarakat menjadi acak-acak tak karuan di jalanan. Karena rendahnya pendidikan, rakyat kurus kelaparan. Dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang bermunculan.

Jika dibandingkan dengan masyarakat yang melaksanakan pendidikan formal, secara garis besar mereka jauh lebih mampu mengatur kehidupan baik secara spiritual maupun material. Begitupun dampaknya terhadap kesejahteraan kehidupan mereka, sehingga mampu menciptakan benih-benih kreativitas dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Lalu, dimanakah letak kegalatan yang seharusnya menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti? Apakah semua ini mutlak kesalahan pemerintah? Atau karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berdampak pada kehidupan? Atau kesalahan keduanya tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain?

B.     Tujuan

1.      Mengkritisi Pancasila sila ke-5.

2.       Mengetahui apakah semua warga negara sudah mendapatkan hak mereka dan melaksanakan kewajiban, yaitu pendidikan.

3.      Mengetahui apa saja permasalahan yang menghambat warga negara dalam menerima pendidikan.

4.      Mengetahui solusi pemecahan masalah yang menghambat warga negara menerima pendidikan.

5.      Meningkatkan semangat berpendidikan bagi para mahasiswa.

6.      Membantu mahasiswa untuk memahami materi Pendidikan Pancasila secara mudah.

7.      Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

8.      Menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.

C.    Manfaat

1.      Mahasiswa lebih mudah untuk memahami materi karena sub-sub materi dan permasalahan dalam realitas sudah diulas secara individu terlebih dahulu.

2.      Menjadikan dosen lebih mudah, efektif, dan efisien dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga memicu timbulnya keaktifan, kreativitas, dan prestasi akademik yang memuaskan.

3.      Meningkatkan kemajuan pendidikan dalam kemasyarakatan yang mampu menjunjung tinggi nilai moral dan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya pendidikan guna kesejahteraan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.    Pengertian Pancasila

Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen dari Sabang sampai Merauke.

1.      Asal Mula Kata Pancasila

Etimologi kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) yaitu panca yang berarti “lima” dan sila yang berarti “dasar”. Jadi secara harfiah, “Pancasila” dapat diartikan sebagai “lima dasar”.

2.      Sejarah Istilah Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dimana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan meskipun sila-sila tersebut belum dirumuskan secara konkret. Menurut kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila berarti “berbatu sendi yang lima” atau “pelaksanaan kesusilaan yang lima”.

3.      Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli

a.       Muhammad Yamin

Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

b.      Notonegoro

Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

c.       Ir. Soekarno

Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

B.     Program Pendidikan Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualita SDM bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat.

Saat ini pendidikan sekolah wajib di terima oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan mengenyam pendidikan kita dapat mengikuti arus global dan dapat mengejar ketertinggalan kita dari bangsa lain. Namun dalam kenyataannya sekarang ini masih banyak orang yang belum dapat mengenyam pendidikan sekolah karena faktor ekonomi. Akan tetapi di dalam era global ini, hal tersebut tidak boleh terjadi karena akan menghambat perkembangan SDM dan bangsa pada umumnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut.

C.    Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pendidikan

1.      Pasal 31 UUD 1945 dan Amandemen

a.       Ayat 1:  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

b.      Ayat 2:  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah  wajib mbiayainya.

c.       Ayat 3:  Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

d.      Ayat 4:  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

e.       Ayat 5:  Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2.      Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

3.      TAP MPR no. XVII/MPR/1998

Di dalam TAP MPR no. XVII/MPR/1998 juga dijelaskan tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara memberikan jaminan hak atas pendidikan. Hal tersebut juga ditegaskan lagi dengan Pasal 60 UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

4.      UU No. 11 Tahun 2005

Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional Hak ECOSOB yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005, tentang hak atas pendidikan Negara memiliki kewajiban untuk:

a.        Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

b.        Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.

c.         Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.

d.        Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka.

e.         Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

D.    Pengertian Kesejahteraan Sosial

1.      Pengertian Kesejahteraan Sosial secara Umum

a.       Kesejahteraan masyarakat.

b.      Di bidang ekonomi, pemberdayaan orang yang dianggap satu kesatuan. (Lihat kemakmuran ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial.)

c.       Penyediaan layanan sosial di berbagai bidang, untuk kepentingan masyarakat individu. Penggunaan ini memiliki ide yang sama dengan negara kesejahteraan.

d.      Dalam Kesejahteraan Sosial Indonesia juga digunakan sebagai nama disiplin akademik, sisi terapan sosiologi.

e.       Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman, damai, bahagia, dan mampu memenuhi kebutuhan mereka.

2.      Pengertian Kesejahteraan Sosial Menurut Para Ahli

a.       Gertrude Wilson: Kesejahteraan sosial adalah kekhawatiran yang diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang.

b.      Walter Friedlander: Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

c.       Elizabeth Wickenden: Kesejahteraan sosial, termasuk undang-undang, program, manfaat dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

BAB III
PEMBAHASAN

A.    Pendidikan di Indonesia

Satu-satunya syarat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa terletak pada pendidikan dan para generasi bangsa itu sendiri. Pendidikan merupakan wahana untuk membuat bangsa maju, bermartabat, sejahtera, dan merdeka lahir batin. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan taraf hidup bangsa, rakyat harus mendapatkan pendidikan yang baik. Kewajiban pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan yang layak untuk bangsanya. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengemban dunia pendidikan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, pendidikan pun harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun masih terdapat kesenjangan pendidikan antara daerah pelosok dan perkotaan karena pendidikan merupakan hal yang strategis di dalam sebuah proses pembangunan. Banyak sekali anak-anak daerah terpencil yang seharusnya mengenyam pendidikan formal, namun tak didapat oleh mereka karena faktor geografis maupun psikis.

Dilihat dari faktor geografis, jarak antara rumah penduduk dengan sekolah sangatlah jauh sehingga membuat anak-anak enggan untuk bersekolah. Mereka lebih memilih memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang menghasilkan uang dibandingkan dengan menghabiskan waktu mereka untuk berjalan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk sampai di sekolah. Sekolah-sekolah yang dibangun di daerah terpencil atau pelosok pun hanya beberapa, tidak banyak. Pembangunan sekolah di daerah terpencil oleh pemerintah belum tersebar secara merata. Masih banyak sekali daerah pelosok yang belum didirikan sekolah sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan hak mereka dalam pendidikan.

Jika dipandang dari segi psikis, bisa dilihat bahwasanya paradigma masyarakat daerah terpencil memandang bahwa dengan atau tanpa adanya pendidikan, tidak akan berpengaruh pada apapun terutama jaminan masa depan. Mereka berasumsi sesuai dengan realitas, yang mana tidak sedikit masyarakat yang berpendidikan, akan tetapi kesejahteraan mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan. Penyuluhan tentang pendidikan pun tidak mereka dapatkan sehingga pola pikir mereka tetap terjepit oleh persepsi-persepsi yang galat.

B.     Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, merupakan cita-cita nasional Indonesia. Jadi, permasalahan kesejahteraan rakyat sangatlah penting untuk diperhatikan oleh semua pihak. Berbicara mengenai kesejahteraan, bukan hanya menyangkut beberapa aspek saja, melainkan perwujudan kesejahteraan di segala aspek kehidupan masyarakat.

1.      Sandang, Pangan, dan Papan

Cukup sandang, pangan dan perumahan yang layak, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

2.      Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan meliputi tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat.

3.      Jaminan Hari Tua

Adanya jaminan hari tua membuat masyarakat tidak takut mengahadapi masa tuanya pada saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah.

4.      Sarana Perhubungan

Adanya sarana perhubungan secukupnya membuat masyarakat dengan mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam mengahadapi segala urusan.

5.      Sarana Komunikasi

Adanya hal ini akan memudahkan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram, dan radio dengan cepat dan mudah.

6.      Kesempatan Kerja

Mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai keinginan dan kecakapan, membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera, karena hal tersebut memang sudah menjadi hak seluruh warga negara. Banyak sarjana yang ahli di bidangnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak mahasiswa yang berharap lulus dengan cepat, tetapi kelulusan mereka justru menambah jumlah pengangguran.

7.      Kesempatan Berbudaya

Setiap masyarakat berhak memperoleh kesjahteraan mereka dalam hal mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan intelektual mereka, sehingga mereka mampu mengeksplorasi rasa solidaritas dan merasa nyaman dalam bermasyarakat.

8.      Hiburan dan Istirahat

Adanya hiburan yang tersisip di kehidupan masyarakat, membuat mereka lebih menikmati segala aktivitas positif yang mereka lakukan. Setiap orang juga tidak sepenuhnya bekerja, melainkan diberikan waktu untuk istirahat supaya dapat me-refresh pikiran dan tubuh mereka.

Di era reformasi ini, tidak terlihat kesejahteraan masyarakat Indonesia terbangun, justru melemah. Kesenjangan sosial terjadi dimana-mana, di setiap sudut kehidupan, tanpa terkecuali. Di daerah terpencil, rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan ekonomi, komunikasi, perhubungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Di perkotaan, jalanan dipenuhi dengan rakyat jelata yang hanya bisa menengadahkan telapak tangan. Banyak pekerja nista yang sebenarnya mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan jauh lebih layak dari yang senyatanya. Rakyat tidak memiliki tempat untuk berteduh, mereka mamanfaatkan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk dimanfaatkan, kolong jembatan. Tidak hanya satu atau dua wilayah, tetapi di seluruh wilayah, di seluruh penjuru. Tunawisma tersebar dimana-mana, tunakarya merajalela. Perhelatan tidak berujung di sini, karena hal ini sangat menjurus pada kriminalitas. Dan kriminalitas yang terjadi pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan, cacat hukum. Hukum menyalahkan yang benar dan membenarkan yang bersalah. Dan lagi tidak berujung di sini, karena hal ini bermuara lagi pada rakyat, yaitu pudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terhadap hukum yang cacat, sehingga berujung pada dekadensi dan lemahnya negara ini.

Di sisi lain, banyak oknum yang sedang berusaha untuk memperkaya diri, tetapi dengan cara yang salah. Kegalatan terjadi di sini, ketika kemiskinan yang tercipta merupakan hasil dari upaya-upaya pencapaian kekayaan, memperkaya diri dengan cara memiskinkan orang lain.

C.    Korelasi Pendidikan dengan Kesejahteraan

Pendidikan sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama kesejahteraan. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, tentunya ada tindakan tersendiri dari masyarakat sebelum mewujudkan kesejahteraan itu, yaitu melaksanakan pendidikan. Setelah melaksanakan pendidikan, ada pengaruh sangat besar terhadap pencapaian kesejahteraan, salah satunya yaitu melalui pekerjaan. Orang yang melaksanakan pendidikan jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, karena mereka adalah tenaga kerja terdidik. Biasanya, mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion atau obsesi, keterampilan, dan kemampuan yang mereka dapatkan melalui pendidikan. Sedangkan bagi orang yang tidak mendapatkan pendidikan, mereka cenderung lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi yang sesuai dengan obsesi mereka karena mereka tidak memiliki ijazah sebagai bukti pada sebuah instansi.

Dalam hal pola pikir kehidupan, antara orang berpendidikan dengan yang tidak tentu sangat berbeda. Orang berpendidikan cenderung lebih teratur dan tertata, mereka memprioritaskan yang benar-benar utama sesuai dengan rasio pemikiran. Begitupun dalam menanggapi suatu permasalahan, dalam berbicara, dalam bersikap, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka telah mendapatkan pendidikan, baik ilmu pengetahuan maupun pendidikan karakter di sebuah instansi pendidikan formal. Mereka dapat menyejahterakan diri melalui paradigma mereka mengenai prioritas kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.

Begitu pentingnya pendidikan sehingga mampu mengubah paradigma seseorang dan mampu membangun kesejahteraan. Dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang. Bukan hanya itu, perekonomian, pembangunan, kesehatan, kemasyarakatan, semua aspek kehidupan dapat terbangun.

D.    Tindakan Pemerintah

1.      Meningkatkan Pendidikan

a.       Penyuluhan Pendidikan

Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, tetapi ternyata belum merata. Dalam sosialisasi selalu dijelaskan bahwasanya pendidikan itu merupakan hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara. Namun nyatanya belum semua wilayah di Indonesia mendapatkan sosialisasi tersebut, terutama daerah yang terpencil dan sulit untuk dijangkau.

b.      Beasiswa

Pemerintah memberikan subsidi untuk pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui bantuan operasional, yang mana di setiap instansi pendidikan negeri, pembayaran SOP mendapatkan potongan sesuai dengan kriteria penghasilan orang tua.

Pemerintah juga memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu maupun cerdas melalui Program Indonesia Pintar dan dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar. Namun sangat disayangkan karena kesempatan ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, karena mereka masih dalam pola pikir yang sama. Kebijakan di setiap pemerintah daerah mengenai biaya pendidikan pun berbeda-beda.

c.       Pembangunan Sekolah

Konflik yang acapkali terjadi yaitu mengenai pembangunan. Banyak instansi pendidikan yang selalu melaksanakan pembangunan gedung. Namun di sisi lain, ada daerah-daerah yang benar-benar tidak memiliki bangunan untuk sekolah. Sehingga di sini terjadi kesenjangan dalam hal pembangunan.

Pemerintah biasanya membangun sekolah-sekolah di daerah yang belum terdapat sekolahan, tetapi sangat disayangkan ketika pembangunan tersebut dilaksanakan dirasa kurang tepat sasaran.

2.      Meningkatkan Kesejahteraan

a.       Biaya pendidikan yang terjangkau;

b.      menyediakan lapangan kerja;

c.       subsidi bantuan langsung; dan

d.      membangun infrastruktur masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Pendidikan itu merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.      Kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah dan rakyat itu sendiri untuk mewujudkannya karena rakyat harus mendapatkan keadilan sosial.

3.      Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri, karena secara garis besar tingkat pendidikan sebanding dengan kesejahteraan, maksudnya jika seseorang melaksanakan pendidikan dengan baik, maka seseorang tersebut lebih mudah untuk mendapatkan kesejahteraan.

4.      Baik pendidikan maupun kesejahteraan di Indonesia belum tercipta secara total, karena rakyat Indonesia belum seluruhnya mendapatkan hak mereka.

5.      Sila ke-5 dalam Pancasila merupakan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

B.     Saran

1.      Pemerintah sebaiknya lebih tepat sasaran dalam melaksanakan pembangunan dalam hal pendidikan, karena pendidikan itu harus merata, serta pemerintah juga harus adil dalam menyejahterakan rakyat.

2.      Masyarakat sebaiknya lebih menyadari akan pentingnya berpendidikan yang berpengaruh pada kesejahteraan serta lebih memanfaatkan subsidi yang diberikan oleh negara, karena dalam mencapai hal ini dibutuhkan kesinkronan antara pemerintah, masyarakat, dan kebijakan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ø  Hedi, S., - , Pengertian Pancasila, [online], (http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-pancasila-artikel-lengkap.html, diakses 12 September 2016)

Ø  https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia, diakses 14 September 2016)

Ø  Pandu, K., 4 Januari 2013, Sistem Pendidikan dan Problematika Pendidikan di Indonesia, [online], (http://sistempendidikannegarakita.blogspot.co.id/, diakses tanggal 10 Oktober 2016)